new theme

credited to reignfive for the background image, Finally I found what I wanted, a dreamland as my blog theme, but I think I must retouch in some part of this blog... still work for it :D

Tarif IM3 Rp. 0,01 / detik. Ada yang lebih murah??

Alhamdulillah hari ini udah dilakukan Launching untuk Program ini, dan berlaku di seluruh Indonesia nationwide NO MORE restricted and confidential

syarat dan ketentuan berlaku
"ini itungannya... jelas paling murah saat ini.. saat nya XL turunin poster2 yg bilang termurah!!!"

ke sesama indosat
90 detik pertama 15 rupiah per detik, selanjutnya cuman 0.01 rupiah per detik
ke operator laennya
90 detik pertama 25 rupiah per detik
90 detik berikutnya 0.01 rupiah per detik
90 detik berikutnya 25 rupiah per detik

IM3 SMS banget, sekarang nelponnya muraaaaaaaaaaaaaaaah... banget...
proglam lain yang masih berlaku
1. SMS ke operator manapun cuma Rp. 88
2. 10for10, kirim 10 sms ke operator manapun, gratis 10 sms ke operator manapun
3. IM3 CeEs an, Pakai telpon Rp. 2000, SMS gratis seharian ke sesama anggota CeEs an terdaftar
4. Tarif GPRS masih Rp. 1 / Kb
5. Gratis SMS tiap isi ulang
sementara itu aj yang masih inget, huehehehehehe....

Money Politic, Pilkada Kota Pagaralam

woooah... dah lama tau kejadian money politic yang terjadi di pilkada kota pagaralam, secara orang rumah pernah nelpon gw pas sebelum hari-H (hari pemilihan, red), klo dapet duit dari salah satu "kandidat" (yang notabene merupakan pejabat wali kota sebelumnya) dengan harapan nantinya kandidat yang satu ini mendapatkan simpati dari pemilih, yups jelas banget itu namanya money politic, menurut info terbaru (kompas, kamis 14 Februari 2008) masyarakat pagaralam yang tergabung dalam BBC (Budiarto Bambang Center) telah mendatangi KPU, Jakarta. berikut kutipan dari Kompas

JAKARTA, KOMPAS - Gedung Komisi Pemilihan Umum mulai didatangi kelompok-kelompok masyarakat yang mengadukan mengenai proses tahapan pemilihan kepala daerah langsung. Pada Rabu (13/2) siang, dua kelompok masyarakat dari kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dan Kota Tangerang, Banten, datang ke KPU.

Kedatangan kedua kelompok itu merupakan tamu yang pertama kali untuk Tim Desk Pilkada yang dibentuk KPU pada Senin (4/2).
Anggota KPU I Gusti Putu Artha mengungkapkan, nantinya masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya ke KPU dan akan ditemui oleh anggota Tim Desk Pilkada. "Kalau kami tidak ada agenda, bisa saja kami menemui langsung," kata Putu.

BBC
Masyarakat Kota Pagar Alam yang mengatasnamakan Budiarto Bambang Center (BBC) mengungkapkan adanya politik uang dalam Pilkada Kota Pagar Alam pada Selasa (5/2). "Untuk itu, kami meminta KPU menghentikan tahapan Pilkada Kota Pagar Alam. Kami sudah melaporkan indikasi politik uang ini ke KPU, Panwas, dan polisi di Pagar Alam, tetapi tidak ditanggapi," kata Koordinator BBC Novran Marjari.

dst..........

wah... wah... menjadi kepala daerah memang bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, tapi herannya koq masih saja banyak orang yang berebutan ingin menduduki tampuk kekuasaan tersebut, mending klo kandidat terpilih adalah orang yang benar2 bertanggung jawab dan rela berkorban jiwa, raga, waktu, demi kemajuan daerah yang di pimpinnya, tapi klo awalnya aj udah pakai money politic!! gimana jadinya nanti? "oknum" tersebut pastinya telah merencanakan perhitungan keuntungan dari kekuasaan yang didudukinya kini, demi mengembalikan apa-apa saja yang telah ia keluarkan untuk mendapatkan kedudukan tersebut.

another case, saat ini banyak proses seleksi masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk mendapatkan posisi tersebut banyak orang yang memberikan "suap" kepada pejabat-pejabat yang berhubungan langsung dengan proses seleksi itu. Sebagai contoh (terjadi di daerah Pagar Alam juga), ada yang memberikan uang sebesar Rp. 30 juta, memberikan tanah (yang terkadang tanah sebagai sumber penghasilan keluarga), dan banyak lagi contoh yang lain. Dari sini lah kebusukan-kebusukan pemerintahan bermula, KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) mulai terpupuk dan tumbuh subur di negara ini. untuk masuk sebagai PNS saja masyarakat telah dibudayakan untuk Kolusi dan setelah memiliki kedudukan meraka telah terbiasa dengan Korupsi.

kembali ke permasalahan Pilkada Kota Pagar Alam, berikut kutipan dari Kompas, 4 Februari 2008

PAGAR ALAM, SENIN - Sekitar seribu lebih warga Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (4/2), menyampaikan laporan temuan bagi-bagi uang menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah atau Pilkada Wali Kota Pagar Alam. Terkait dengan ini, para pengunjuk rasa meminta aparat Kepolisian Resor (Polres) Pagar Alam segera turun tangan mengusut kasus tersebut.

Delegasi pengunjuk rasa yang mengatasnamakan pendukung salah satu pasangan kandidat Wali Kota Pagar Alam ini, diterima Kepala Polres Pagar Alam Ajun Komisaris Besar K Rahmadi. Kepada Kepala Polres, pengunjuk rasa dengan tegas meminta menerjunkan personilnya untuk menindaklanjuti temuan itu di lapangan.

“Fakta dan banyak bukti otentik berupa uang tunai yang dikembalikan masyarakat, sudah selayaknya dapat dijadikan alat oleh polisi untuk mengusut kasus ini. Kami sangat kecewa karena pihak Panwaslu Pagar Alam yang juga telah dilapori, ternyata belum menindaklanjuti temuan itu,” tutur Nur Iswanto, mengatasnamakan tim sukses salah satu kandidat Wali Kota Pagar Alam.

Bagi-bagi uang yang dilakukan oleh calon tertentu, kata Iswanto, sebetulnya sudah terkuak sejak sepekan lalu. Sehari menjelang pencoblosan, hari Senin (4/2) ini, aktivitas pembagian uang di masyarakat ternyata semakin gencar. Para pelakunya oknum Lurah dan Ketua RT (Rukun Tetangga), mengatasnamakan tim sukses salah satu calon.

“Bukti-bukti sebetulnya sudah cukup. Polisi tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjuti karena, ini bukan sengketa pilkada akan tetapi tindak pidana penyuapan. Oleh karena itulah, kami minta jajaran Polres Pagar Alam turun ke lapangan guna mengusut oknum Lurah dan Ketua RT yang membagi-bagikan uang sembari menekan warga agar memilih pasangan calon tertentu,” tegas Nur Iswanto.

Ketika berdialog dengan Nur Iswanto dkk, Kepala Polres Pagar Alam Ajun Komisaris Besar K Rahmadi mengingatkan para pengunjuk rasa bahwa kewenangan polisi dalam pilkada hanya terbatas dalam menangani kasus pidana. Khusus menyangkut sengketa pilkada, sesuai undang-undang sepenuhnya menjadi kewenangan panwaslu.

“Pada prinsipnya setiap laporan yang masuk ke Polres Pagar Alam, segera ditindaklanjuti termasuk aspirasi ribuan massa ini. Sejak beberapa hari ini, bahkan kami sudah menurunkan petugas baik yang berseragam maupun yang berpakaian biasa ke kelurahan dan lokasi-lokasi TPS,” kata Rahmadi.

Pilkada Pagar Alam untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Priode 2008-2013, diikuti empat pasang calon. Yaitu, pasangan Herdiansyah Bana dan Muhammad Husni Maderi, Budiarto Marsul dan Bambang Hermanto, Danaluddin dan Asbron Sinaga dan pasangan Djazuli Kuris dan Ida Fitriati. Djazuli merupakan incumbent karena sampai saat ini masih menjabat Wali Kota Pagar Alam.

Tercatat 87.409 pemilih akan menyalurkan hak pilihnya dalam pilkada langsung pertama di kota berhawa sejuk di kaki Gunung Dempo (3.180 meter dpl) tersebut. Pencoblosan dilakukan pada 347 TPS tersebar di 35 kelurahan di Kota Pagar Alam, yang berjarak sekitar 257 km dari Palembang ini.

yups, itu adalah sedikit kutipan pemberitaan Kompas sebelum Pilkada Kota Pagar Alam berlangsung.